Memasuki paruh kedua tahun ini, Pembangunan IKN Terus Berlanjut 2026 dan kini berada pada Tahap II periode 2025–2029. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan fisik terus dipercepat dengan sasaran utama menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. Fokus pekerjaan tidak lagi hanya pada infrastruktur dasar dan kawasan eksekutif, tetapi berkembang menuju kawasan legislatif, yudikatif, hunian, jaringan jalan, serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan perkotaan.
Perkembangan proyek pembangunan IKN tahap kedua juga memperlihatkan model pembiayaan yang semakin beragam. OIKN menyebut pembangunan saat ini didukung melalui APBN yang dilaksanakan kementerian, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Hingga Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan OIKN. Sembilan proyek investasi swasta telah selesai dibangun dan enam lainnya sedang memasuki tahap konstruksi.
Pembangunan IKN Terus Berlanjut 2026 Masuki Tahap II
Tahap pertama pembangunan Nusantara berlangsung pada periode 2022–2024. Setelah fase tersebut selesai, proyek memasuki Tahap II yang berlangsung pada 2025–2029.
Perbedaan utama pada tahap kedua terlihat dari fokus pembangunannya. Pemerintah sekarang mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan agar fungsi pemerintahan semakin lengkap, khususnya ekosistem lembaga legislatif dan yudikatif.
Target tersebut berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi landasan target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. OIKN secara rutin melakukan monitoring bersama investor, kementerian/lembaga, kontraktor, konsultan, serta manajemen konstruksi untuk menjaga pekerjaan sesuai jadwal.
Kawasan Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun
Salah satu proyek terbesar Tahap II adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Kontrak pekerjaan infrastrukturnya mulai ditandatangani sejak akhir 2025.
Pada Desember 2025, OIKN mencatat 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II telah ditandatangani. Jumlah tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi atau supervisi.
Pekerjaan mencakup lima paket gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri dari 16 gedung, serta dua paket kawasan yudikatif yang terdiri dari empat gedung. Pembangunan kantor pendukung OIKN dan Polres IKN juga termasuk di dalamnya.
Desain kawasan legislatif dan yudikatif kemudian mengalami penyempurnaan pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. OIKN menyebut target penyelesaiannya pada 2027 atau paling lambat semester pertama 2028.
Jalan dan Infrastruktur Pendukung Ikut Dikerjakan
Pembangunan gedung pemerintahan harus berjalan bersama infrastruktur pendukungnya. Karena itu, sejumlah proyek jalan dan Multi Utility Tunnel atau MUT juga masuk agenda.
Salah satunya adalah pembangunan jalan kawasan yudikatif sepanjang sekitar 6,418 kilometer dengan nilai kontrak Rp1,9 triliun. Pekerjaan berlangsung dari Oktober 2025 hingga Desember 2027.
Proyek lainnya berupa Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A sepanjang sekitar 5,399 kilometer dengan kontrak Rp1,1 triliun. Masa pelaksanaannya direncanakan hingga November 2027.
Paket tersebut mencakup jalan, MUT, fasilitas mekanikal-elektrikal, jalur pedestrian dan sepeda, jembatan, box culvert, hingga dinding penahan tanah.
Investasi Swasta IKN Terus Bertambah
Pembangunan Nusantara juga tidak hanya mengandalkan APBN. Pada Mei 2026, Otorita IKN menyebut estimasi investasi yang telah masuk mencapai sekitar Rp72,39 triliun.
Sementara dalam pembaruan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani PKS. Dari proyek investasi tersebut:
- 9 proyek telah selesai dibangun.
- 6 proyek memasuki tahap konstruksi.
- Proyek mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hunian, hospitality, dan kawasan campuran.
- Kampus Universitas Gunadarma Nusantara dan Rumah Sakit Abdi Waluyo termasuk proyek yang memasuki tahap konstruksi.
Kondisi ini menunjukkan investasi swasta IKN terbaru 2026 mulai diarahkan untuk membentuk ekosistem perkotaan, bukan hanya pembangunan kantor pemerintahan.
Skema KPBU Digunakan untuk Hunian dan Jalan
Selain investasi langsung, pemerintah menggunakan mekanisme KPBU. Hingga pertengahan Juli 2026, terdapat 13 proyek prakarsa melalui skema tersebut.
Sebanyak tujuh proyek berada di sektor hunian dan enam lainnya berkaitan dengan sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema KPBU tersebut akan memasuki tahap pembangunan 108 rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk dan delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Pengembangan hunian menjadi bagian penting karena keberhasilan Nusantara tidak hanya ditentukan oleh berdirinya gedung pemerintahan. Kota juga membutuhkan tempat tinggal dan layanan pendukung bagi masyarakat yang nantinya beraktivitas di kawasan tersebut.
ASN Sudah Mulai Tinggal di Nusantara
Aktivitas di Nusantara juga mulai berkembang seiring penggunaan bangunan yang telah selesai.
Pada Juli 2025, OIKN mencatat sebanyak 1.170 pegawainya telah berpindah dan menempati sejumlah tower hunian ASN di IKN.
Perpindahan tersebut menjadi bagian dari proses membuat kawasan yang sebelumnya didominasi kegiatan konstruksi berkembang menjadi lingkungan perkotaan yang memiliki penghuni dan aktivitas sehari-hari.
Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas pendukung ikut berkembang, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, hingga pelayanan publik.
Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Periode 2025 2029
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029. Persetujuan tersebut diumumkan OIKN setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada Januari 2025.
Anggaran itu antara lain ditujukan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, membuka akses menuju wilayah perencanaan berikutnya, serta memelihara fasilitas yang sudah selesai dibangun.
Dengan demikian, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki sumber pendanaan yang berasal dari kombinasi anggaran negara, KPBU, dan modal swasta.
Target Besar IKN Ada pada 2028
Target penting yang sekarang menjadi acuan adalah 2028. Otorita IKN menegaskan pembangunan Tahap II diarahkan untuk mendukung Nusantara menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik pada tahun tersebut.
Karena itu, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas. Kehadiran infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperlukan agar ekosistem penyelenggaraan negara dapat terbentuk lebih lengkap.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menekankan tiga prinsip yang tetap menjadi pegangan dalam pembangunan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Keselamatan kerja menjadi perhatian lain ketika intensitas konstruksi meningkat.
Pembangunan IKN Terus Berlanjut 2026 dengan memasuki Tahap II periode 2025–2029. Prioritas utamanya kini mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, infrastruktur jalan, hunian, fasilitas pelayanan, serta ekosistem perkotaan yang diperlukan menuju target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Per Juli 2026, OIKN mencatat 67 pelaku usaha telah menandatangani PKS investasi, sembilan proyek swasta telah selesai, enam proyek memasuki tahap konstruksi, dan 13 proyek prakarsa KPBU berada di sektor hunian serta jalan. Data tersebut menunjukkan pembangunan Nusantara masih berjalan melalui kombinasi APBN, KPBU, dan investasi swasta.
FAQ
Apakah pembangunan IKN masih berlanjut pada 2026?
Ya. Otorita IKN pada 15 Juli 2026 menegaskan pembangunan fisik Tahap II terus berjalan dan dipercepat menuju target 2028.
Apa fokus pembangunan IKN pada 2026?
Salah satu fokus utamanya adalah kawasan legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur serta ekosistem pendukungnya.
Berapa investasi swasta yang masuk ke IKN?
OIKN pada Mei 2026 menyebut estimasi investasi telah mencapai sekitar Rp72,39 triliun.
Berapa anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029?
Presiden Prabowo sebelumnya menyetujui alokasi Rp48,8 triliun untuk OIKN dalam melanjutkan pembangunan periode 2025–2029.
Kapan IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik?
Pemerintah menargetkan Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
About the Author
