Pembangunan Gedung IKN September 2026 Makin Masif Kejar Target Ibu Kota Politik

Memasuki awal September, Pembangunan Gedung IKN September 2026 terus bergerak dengan fokus besar pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Tahap kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk melengkapi fungsi pusat pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada kawasan eksekutif. Gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial menjadi bagian penting dari pekerjaan yang sedang berjalan menuju target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.

Perkembangan terbaru menjelang September memperlihatkan proyek sudah memasuki pekerjaan konstruksi di sejumlah titik. Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, misalnya, mencatat rata-rata progres fisik 12,41 persen per 29 Juli 2026. Sementara itu, pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 27,6 persen. progres pembangunan gedung pemerintahan IKN, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, serta target IKN menjadi ibu kota politik menjadi tiga bagian utama yang menentukan wajah Nusantara dalam beberapa tahun mendatang.

Pembangunan Tahap Kedua IKN Terus Berjalan

Otorita IKN menyatakan pembangunan fisik tahap kedua terus dipercepat untuk memenuhi target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Berbeda dengan tahap awal yang banyak menghasilkan infrastruktur kawasan eksekutif, tahap berikutnya semakin berfokus pada penyelesaian ekosistem pemerintahan secara lebih lengkap.

Dalam Pembangunan Gedung IKN September 2026, pekerjaan tidak hanya berupa gedung. Infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, embung, kolam retensi hingga jaringan perpipaan air minum juga dikerjakan. Seluruh fasilitas tersebut diperlukan agar kawasan pemerintahan nantinya dapat beroperasi sebagai sebuah kota, bukan sekadar kumpulan gedung perkantoran.

Gedung DPR MPR dan DPD Mulai Menjadi Fokus

Kawasan legislatif merupakan salah satu proyek utama pada pembangunan tahap kedua. Kawasan ini dirancang menampung fungsi DPR, MPR dan DPD beserta fasilitas pendukungnya. Salah satu bangunan penting yang direncanakan adalah Gedung Paripurna dengan kapasitas hingga 1.579 orang.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif semakin mendapatkan kepastian setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui desainnya pada April 2026. Otorita IKN menyebut kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2027 dan paling lambat semester pertama 2028.

Kawasan Legislatif Dibangun Lebih dari 40 Hektare

Skala pembangunan kawasan legislatif tergolong besar. Data terbaru pada pertengahan Agustus menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 41,81 hektare, dengan nilai kontrak pembangunan sekitar Rp8,24 triliun. Pekerjaan mencakup berbagai bangunan kelembagaan beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya.

Besarnya kawasan memperlihatkan bahwa Pembangunan Gedung IKN September 2026 bukan hanya mengejar penyelesaian bangunan individual. Pemerintah sedang membangun sebuah kompleks kelembagaan yang terintegrasi, sehingga akses jalan, plaza, utilitas dan ruang pendukung harus diselesaikan bersama gedung utama.

Pembangunan Kawasan Yudikatif Juga Dikebut

Selain legislatif, kawasan yudikatif menjadi prioritas. Pekerjaannya dibagi dalam beberapa paket yang mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan, serta pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid.

Nilai pembangunan kawasan yudikatif berdasarkan laporan pertengahan Agustus mencapai sekitar Rp3,06 triliun. Kawasan tersebut akan menjadi pusat aktivitas lembaga peradilan ketika fungsi pemerintahan di Nusantara semakin lengkap.

Progres Gedung MK Sudah Lebih dari 12 Persen

Salah satu proyek yang perkembangan fisiknya telah diumumkan secara terperinci adalah Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Per 29 Juli 2026, rata-rata progres fisiknya tercatat 12,41 persen. Sementara rata-rata pembangunan gedung di kawasan yudikatif secara keseluruhan mencapai sekitar 11,8 persen.

Progres pembangunan gedung pemerintahan IKN tersebut turut diperiksa langsung ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani bersama jajaran MK mengunjungi proyek pada 1 Agustus. Pada saat yang sama, jalan kawasan yudikatif sepanjang sekitar 7,8 kilometer tercatat telah mencapai progres 27,6 persen.

Gedung MK Dirancang Seluas 44691 Meter Persegi

Gedung Mahkamah Konstitusi direncanakan mempunyai luas bangunan sekitar 44.691 meter persegi. Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta berbagai ruang pendukung lainnya.

Skala tersebut menunjukkan pembangunan gedung lembaga negara di IKN dirancang untuk mendukung operasional jangka panjang. Bangunan tidak hanya ditujukan menjadi simbol kelembagaan, tetapi harus mempunyai ruang dan fasilitas yang mampu mengakomodasi aktivitas pemerintahan setelah perpindahan fungsi politik berlangsung.

Gedung Komisi Yudisial Tampung Sekitar 640 Pegawai

Memasuki September 2026, informasi terbaru juga muncul mengenai rancangan Gedung Komisi Yudisial. Gedung KY direncanakan mempunyai luas kurang lebih 12.900 meter persegi, terdiri atas empat lantai dan mampu menampung sekitar 640 pegawai.

Gedung tersebut juga dilengkapi ruang sidang berkapasitas sekitar 60 orang dan berbagai ruang kerja untuk mendukung aktivitas kelembagaan serta administrasi. Pembangunan fasilitas seperti ini menjadi bagian dari upaya melengkapi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif agar seluruh unsur pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dari Nusantara.

Ada 40 Paket Pekerjaan dari APBN Otorita IKN

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahap kedua pada Juli 2026, terdapat 40 paket pekerjaan fisik melalui APBN yang dikelola Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, sembilan paket telah selesai pada 2025, sebanyak 15 paket sedang berada dalam tahap konstruksi dan 16 paket lainnya berada dalam persiapan lelang.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 78 paket telah selesai dan 12 lainnya masih berada dalam proses konstruksi ketika evaluasi dilakukan. Data tersebut menunjukkan Pembangunan Gedung IKN September 2026 berlangsung bersama berbagai pekerjaan infrastruktur lain yang saling terhubung.

Jalan dan Utilitas Dibangun Bersamaan dengan Gedung

Pembangunan gedung lembaga negara tidak akan berfungsi maksimal tanpa akses dan utilitas. Karena itu, proyek jalan kawasan yudikatif mencakup jaringan jalan, Multi Utility Tunnel atau MUT, fasilitas mekanikal elektrikal, pedestrian, jalur sepeda, jembatan pelengkung, box culvert hingga dinding penahan tanah.

Untuk paket jalan kawasan yudikatif, kontraknya bernilai sekitar Rp1,9 triliun dengan panjang 6,418 kilometer dan masa pelaksanaan hingga Desember 2027. Sementara pembangunan jalan kawasan pendukung KIPP 1A mempunyai nilai kontrak sekitar Rp1,1 triliun dan panjang 5,399 kilometer dengan target pekerjaan hingga November 2027.

Target Utama IKN Menjadi Ibu Kota Politik 2028

Seluruh pembangunan tersebut diarahkan menuju target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Untuk mencapainya, Nusantara membutuhkan keberadaan unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif secara lengkap sehingga aktivitas pemerintahan negara dapat berlangsung dalam satu kawasan yang terintegrasi.

Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sendiri diarahkan pada 2027 hingga paling lambat semester pertama 2028. Dengan demikian, periode 2026–2027 menjadi fase konstruksi penting karena berbagai gedung dan infrastruktur pendukung harus diselesaikan sebelum fungsi pemerintahan diperluas.

Pembangunan Gedung IKN September 2026 memasuki fase penting dengan pekerjaan utama bergeser pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif. Gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan yang sedang dibangun untuk melengkapi kawasan eksekutif yang lebih dahulu dikembangkan.

Data terbaru menjelang September menunjukkan konstruksi telah bergerak nyata. Gedung MK dan KY mencatat rata-rata progres 12,41 persen per 29 Juli, sementara jalan kawasan yudikatif mencapai 27,6 persen. Dengan target penyelesaian utama pada 2027 hingga semester pertama 2028, pembangunan selama beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu kesiapan Nusantara menuju fungsi ibu kota politik pada 2028.

FAQ

Bagaimana perkembangan pembangunan IKN terbaru September 2026?
Pembangunan tahap kedua terus berjalan dengan fokus besar pada kawasan legislatif, yudikatif serta infrastruktur pendukung seperti jalan, air minum, embung dan utilitas kawasan.

Berapa progres pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi IKN?
Per 29 Juli 2026, rata-rata progres fisik Gedung MK dan Komisi Yudisial tercatat sekitar 12,41 persen.

Apa saja gedung baru yang sedang dibangun di IKN?
Tahap kedua mencakup antara lain fasilitas DPR, MPR dan DPD di kawasan legislatif serta Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan yudikatif.

Kapan kawasan legislatif dan yudikatif IKN selesai?
Otorita IKN menargetkan penyelesaian pada 2027 dan paling lambat semester pertama 2028.

Kapan IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik?
Pemerintah menargetkan Nusantara dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik pada 2028, dengan pembangunan tahap kedua menjadi bagian penting untuk memenuhi target tersebut.