Memasuki Agustus 2026, Kondisi IKN Saat Ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih aktif dan telah memasuki pembangunan tahap II. Fokus pekerjaan tidak lagi hanya pada kawasan eksekutif dan infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal, tetapi bergerak menuju kompleks legislatif, yudikatif, jaringan jalan, sistem air minum, embung, kolam retensi, hunian, serta fasilitas pendukung lainnya. Otorita IKN menegaskan target utama yang sedang dikejar adalah menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, sebagaimana arah dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Aktivitas di kawasan juga sudah lebih beragam dibandingkan masa awal konstruksi. Pada Agustus 2026, kegiatan pemerintahan, kunjungan kelembagaan, aktivitas masyarakat, hingga perayaan kemerdekaan berlangsung di KIPP. Pada 13 Agustus, misalnya, Porsentara 2026 ditutup setelah melibatkan 138 kontingen dari berbagai instansi dan komunitas yang berada serta beraktivitas di Nusantara. perkembangan pembangunan IKN terbaru 2026 karena itu tidak hanya dapat dilihat dari jumlah gedung yang berdiri, tetapi juga dari upaya membentuk ekosistem kota yang secara bertahap mulai digunakan.
Kondisi IKN Saat Ini Sudah Masuk Pembangunan Tahap II
Otorita IKN menyatakan pembangunan fisik tahap II terus dipercepat. Dalam evaluasi pada Juli 2026, pembangunan yang menggunakan APBN melalui Otorita IKN terdiri atas 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket sedang dalam tahap konstruksi, sedangkan 16 paket berada dalam tahap persiapan lelang.
Pekerjaan yang berlangsung meliputi gedung perkantoran, kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum. Artinya, IKN belum berada pada kondisi “selesai dibangun”, tetapi juga tidak tepat jika disebut pembangunannya berhenti.
Infrastruktur dari Kementerian PU Sebagian Besar Sudah Selesai
Selain paket yang dikelola Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik. Data Otorita IKN per pertengahan Juli menunjukkan 78 paket sudah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi.
Salah satu infrastruktur yang sudah mendekati penyelesaian sejak awal 2026 adalah jaringan Jalan 1B–1C di KIPP. Tujuh paket pembangunan jalan tersebut tercatat mempunyai rata-rata progres sekitar 99 persen pada Januari 2026. Jalan ini dirancang menghubungkan kawasan pemerintahan, pendidikan, perumahan, dan berbagai persil strategis lainnya.
Kompleks Legislatif Masih Dibangun
Salah satu pekerjaan besar dalam tahap berikutnya adalah kawasan legislatif. Kompleks tersebut dirancang mencakup gedung-gedung utama lembaga negara, termasuk Gedung Paripurna serta fasilitas DPR, DPD, dan MPR.
Gedung Paripurna dirancang mempunyai kapasitas hingga 1.579 orang. Infrastruktur pendukungnya juga mencakup pembangunan jaringan jalan kawasan sekitar 3,7 kilometer. Otorita IKN menargetkan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif selesai secara bertahap pada 2027–2028.
Dengan kondisi tersebut, fungsi pemerintahan lengkap di Nusantara memang belum terbentuk. Pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif justru menjadi pekerjaan penting yang sedang dikejar dalam fase sekarang.
Pembangunan Kawasan Yudikatif Mulai Terlihat
Kondisi IKN Saat Ini juga dapat dilihat dari perkembangan kawasan yudikatif. Data resmi terbaru yang tersedia menunjukkan rata-rata progres bangunan gedung di kawasan tersebut mencapai 11,8 persen, sedangkan pembangunan jalan kawasan mencapai 27,6 persen untuk jaringan sepanjang 7,8 kilometer. Data tersebut dipaparkan Otorita IKN pada awal Agustus.
Khusus pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, progres fisik per 29 Juli 2026 tercatat rata-rata 12,41 persen. Gedung MK sendiri direncanakan mempunyai luas bangunan 44.691 meter persegi dan dilengkapi ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang.
Gedung Mahkamah Agung Juga Masuk Rencana Pembangunan
Kawasan yudikatif dibangun melalui beberapa paket. Salah satunya mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta fasilitas pendukung dan Plaza Keadilan. Paket lainnya mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Pembangunan juga dilengkapi jaringan jalan kawasan sekitar delapan kilometer. Infrastruktur tersebut dibutuhkan agar ketika kompleks lembaga negara selesai, akses antargedung dan kawasan pendukung sudah tersedia.
Target Utama IKN Sekarang Tahun 2028
target IKN menjadi ibu kota politik 2028 menjadi arah penting pembangunan tahap II. Otorita IKN menyatakan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi sasaran tersebut sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Target 2028 menjelaskan mengapa pembangunan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas. Untuk menjalankan fungsi sebagai pusat politik secara lebih lengkap, Nusantara tidak cukup hanya mempunyai Istana dan kantor eksekutif. Infrastruktur lembaga legislatif serta yudikatif juga harus tersedia.
Karena itu, periode 2026–2028 menjadi fase penting untuk melihat apakah pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan dapat selesai sesuai jadwal.
Investasi Swasta IKN Terus Bertambah
Sisi lain yang menarik adalah perkembangan investasi. Pada Mei 2026, Otorita IKN melaporkan estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun. Angka tersebut kemudian meningkat.
Pada 7 Agustus 2026, Otorita IKN menyebut estimasi investasi swasta yang sudah masuk mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor. Selain itu, nilai proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU disebut mencapai Rp134,22 triliun.
Angka investasi dan nilai proyek KPBU perlu dibedakan karena keduanya menggunakan skema berbeda. Karena itu, keduanya tidak sebaiknya sekadar dijumlahkan lalu disebut sebagai investasi swasta murni.
Investor Asing Mulai Masuk Tahap Konstruksi
Perkembangan lain terjadi pada Juli ketika PT Star Bright International Investment, perusahaan penanaman modal asing asal Tiongkok, memulai pembangunan proyek kawasan terpadu di KIPP.
Nilai investasinya disebut mencapai Rp1,25 triliun dan proyek ditargetkan selesai pada akhir 2026. Otorita IKN menyebut proyek tersebut sebagai konstruksi perdana yang direalisasikan perusahaan PMA asing di Nusantara.
Konstruksi tersebut penting karena salah satu tantangan IKN sejak awal adalah mengubah komitmen investasi menjadi pembangunan fisik yang benar-benar terealisasi di lapangan.
Pembangunan IKN Menggunakan Tiga Skema Utama
Pendanaan menjadi pertanyaan yang sering muncul ketika membahas perkembangan Nusantara. Pembangunan saat ini menggunakan kombinasi APBN, KPBU, dan investasi swasta. Dalam praktiknya terdapat pula hibah untuk bagian tertentu.
Skema tersebut membuat pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber dana. Pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintahan tertentu, sementara investasi swasta diarahkan pada pembangunan ekosistem komersial, hunian, hotel, pendidikan, layanan, dan fasilitas lainnya.
Hunian Masih Terus Ditambah
Kota baru tidak dapat berfungsi hanya dengan gedung pemerintahan. Hunian menjadi bagian penting agar pegawai dan masyarakat dapat benar-benar menetap dan beraktivitas di Nusantara.
Dalam evaluasi pembangunan Juli 2026, Otorita IKN menyebut tahap berikutnya juga mencakup rencana pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Pembangunan hunian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi IKN karena perpindahan orang membutuhkan tempat tinggal sekaligus fasilitas sehari-hari seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Sistem Air dan Embung Terus Dikembangkan
infrastruktur dasar IKN menuju 2028 juga mencakup pengelolaan air. Pembangunan embung, kolam retensi, jaringan perpipaan air minum, dan Multi-Utility Tunnel menjadi bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung.
Embung mempunyai fungsi penting dalam konsep sponge city yang diterapkan di Nusantara. Infrastruktur tersebut digunakan untuk membantu menampung, mengelola, dan memanfaatkan air di kawasan. Pada 20 Agustus 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kembali menjelaskan fungsi embung tersebut ketika menerima kunjungan ke sejumlah proyek strategis KIPP.
Konsep Kota Hijau Tetap Dipertahankan
IKN sejak awal dirancang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga kota dengan porsi kawasan hijau besar. Upaya rehabilitasi lingkungan karena itu berjalan beriringan dengan konstruksi.
Pada 15 Agustus 2026, Otorita IKN bersama sejumlah lembaga melakukan penanaman 1.708 pohon di Ruang Terbuka Hijau Kolam Retensi DAS Sanggai di KIPP. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 2.300 peserta.
Tantangan jangka panjangnya adalah memastikan pembangunan gedung, jalan, hunian, dan fasilitas komersial tidak menghilangkan prinsip keberlanjutan yang menjadi salah satu konsep utama Nusantara.
IKN Sudah Mulai Memiliki Aktivitas Perkotaan
Pembangunan fisik bukan satu-satunya indikator perkembangan kota. Aktivitas manusia di dalam kawasan juga mulai bertambah.
Porsentara 2026, misalnya, berlangsung sejak 27 Juli hingga 13 Agustus dan melibatkan 138 kontingen dari berbagai instansi serta komunitas yang berada dan beraktivitas di kawasan Nusantara. Acara ditutup di Multifunction Hall Kantor Bersama 3 di KIPP.
Kemudian pada malam menjelang HUT ke-81 RI, sekitar 400 peserta mengikuti Malam Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa. Aktivitas semacam ini menunjukkan kawasan pemerintahan mulai digunakan untuk kegiatan kelembagaan dan sosial meskipun pembangunan kota secara keseluruhan masih berlangsung.
Apakah IKN Sudah Ramai seperti Jakarta?
Belum. Membandingkan IKN saat ini dengan Jakarta yang sudah berkembang selama ratusan tahun tentu tidak seimbang. Nusantara masih berada pada fase pembangunan kota baru dengan aktivitas yang terkonsentrasi terutama di KIPP dan kawasan sekitarnya.
Gedung pemerintahan, hunian, jalan, fasilitas umum, investasi komersial, dan layanan perkotaan masih terus dikembangkan. Kawasan legislatif serta yudikatif juga belum selesai.
Karena itu, gambaran yang lebih tepat adalah IKN sudah mempunyai kawasan yang berfungsi dan aktivitas nyata, tetapi belum menjadi kota lengkap dengan tingkat aktivitas seperti metropolitan yang sudah matang.
Apakah Pembangunan IKN Berhenti?
Tidak berdasarkan perkembangan resmi terbaru yang tersedia. Pada 20 Agustus 2026, Otorita IKN masih melaporkan kunjungan dan peninjauan sejumlah proyek strategis di KIPP. Sebelumnya, monitoring pembangunan tahap II juga dilakukan secara berkala bersama kontraktor, investor, kementerian/lembaga, dan konsultan.
Namun, pernyataan bahwa pembangunan “terus berjalan” juga tidak berarti seluruh bagian IKN sudah hampir selesai. Beberapa proyek utama justru masih berada pada tahap awal hingga menengah konstruksi.
Masih Ada Tantangan yang Harus Diselesaikan
Pembangunan kota baru dengan skala IKN mempunyai tantangan besar. Infrastruktur fisik harus berjalan bersamaan dengan hunian, layanan publik, transportasi, investasi, lapangan kerja, aktivitas ekonomi, serta pembangunan ekosistem digital.
Dokumen Rencana Strategis Otorita IKN 2025–2029 bahkan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi masih mempunyai kekurangan. Infrastruktur digital menjadi bidang yang perlu diperkuat karena Nusantara dirancang sebagai kota cerdas dengan layanan terintegrasi.
Tantangan lainnya adalah memastikan investasi benar-benar terealisasi menjadi proyek, fasilitas yang selesai dapat digunakan secara optimal, serta pertumbuhan populasi berjalan seiring dengan tersedianya layanan kota.
Gambaran Kondisi IKN pada Agustus 2026
Jika kondisi Nusantara saat ini diringkas, situasinya dapat digambarkan sebagai berikut:
- Pembangunan IKN masih aktif dan memasuki tahap II.
- Target strategis berikutnya adalah menjadi ibu kota politik pada 2028.
- Kawasan legislatif dan yudikatif sedang dibangun.
- Progres rata-rata gedung kawasan yudikatif mencapai sekitar 11,8 persen pada data awal Agustus.
- Sebanyak 78 dari 90 paket fisik Kementerian PU yang dilaporkan pada Juli telah selesai.
- Investasi swasta diperkirakan mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor per awal Agustus.
- Infrastruktur air, jalan, hunian, dan ruang hijau terus dikembangkan.
- Aktivitas pemerintahan, komunitas, dan kegiatan publik mulai berlangsung di kawasan.
Gambaran tersebut lebih tepat dibandingkan menyebut IKN sudah selesai atau sebaliknya menyatakan proyek berhenti total.
Kondisi IKN Saat Ini pada Agustus 2026 menunjukkan Nusantara masih berada dalam fase pembangunan intensif menuju target berikutnya pada 2028. Infrastruktur tahap awal sudah banyak yang selesai, sementara pembangunan tahap II berfokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hunian, jalan, sistem air, serta berbagai fasilitas pendukung.
Data terbaru juga menunjukkan investasi swasta diperkirakan mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, sementara proyek KPBU mencapai Rp134,22 triliun. Di sisi lain, beberapa fasilitas penting masih dalam proses konstruksi, termasuk kawasan yudikatif yang rata-rata progres gedungnya sekitar 11,8 persen pada awal Agustus. Jadi, IKN sudah mulai berfungsi dan mempunyai aktivitas nyata, tetapi pembangunan menuju sebuah ibu kota yang lebih lengkap masih membutuhkan beberapa tahun lagi.
FAQ
Bagaimana kondisi IKN sekarang?
IKN masih aktif dibangun. Pembangunan sudah memasuki tahap II dengan fokus antara lain kompleks legislatif dan yudikatif, jalan, hunian, embung, serta jaringan air minum.
Apakah pembangunan IKN berhenti?
Tidak berdasarkan informasi resmi terbaru. Pada 20 Agustus 2026, kegiatan peninjauan berbagai proyek strategis di KIPP masih berlangsung dan Otorita IKN menyatakan pembangunan berlanjut.
Kapan IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik?
Otorita IKN menyebut target 2028 sebagai arah pembangunan berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Berapa investasi yang sudah masuk ke IKN?
Per 7 Agustus 2026, Otorita IKN menyebut estimasi investasi swasta mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, sedangkan nilai proyek melalui KPBU mencapai Rp134,22 triliun.
Apakah gedung DPR dan lembaga yudikatif sudah selesai?
Belum. Kompleks legislatif dan yudikatif masih dalam pembangunan dan secara umum ditargetkan selesai bertahap pada 2027–2028.
About the Author
