Pemerintah memastikan IKN Lanjut Dibangun Hingga 2028 dengan fokus besar menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan agar Nusantara dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik. Pembangunan Tahap II berlangsung pada periode 2025–2028 dengan prioritas antara lain kawasan legislatif dan yudikatif, pemindahan ASN, konektivitas, hunian, ruang terbuka hijau, serta pengembangan fasilitas pendukung. Otorita IKN pada Juli 2026 menegaskan pembangunan fisik Tahap II terus dipercepat untuk mengejar target tersebut.
Target 2028 bukan berarti seluruh pembangunan kota Nusantara selesai pada tahun tersebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan dirancang bertahap hingga 2045, sementara 2028 menjadi milestone penting untuk menghadirkan fungsi pemerintahan yang lebih lengkap. kelanjutan pembangunan IKN sampai 2028 terutama diarahkan pada kesiapan ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga pusat pemerintahan dapat beroperasi lebih utuh.
IKN Lanjut Dibangun Hingga 2028 Sesuai Perpres
Kepastian arah pembangunan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi tersebut menargetkan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 dengan dukungan pemindahan ASN serta pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
Otorita IKN menyatakan Perpres tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat, investor, dan pelaku usaha mengenai keberlanjutan pembangunan Nusantara.
Pada tahap pertama 2022–2024, berbagai infrastruktur utama telah dibangun, termasuk Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, fasilitas kesehatan serta infrastruktur pendukung. Kini pembangunan memasuki tahap kedua.
Fokus Besar Beralih ke Legislatif dan Yudikatif
Salah satu pekerjaan paling penting menuju 2028 adalah pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif.
Kawasan legislatif mencakup fasilitas utama untuk DPR, DPD dan MPR serta Gedung Paripurna. Gedung Paripurna dirancang memiliki kapasitas hingga 1.579 orang. Infrastruktur jalan kawasan juga disiapkan untuk menghubungkan bangunan-bangunan tersebut.
Sementara kawasan yudikatif mencakup pembangunan fasilitas untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta kawasan pendukungnya.
Proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN pada periode sekarang mulai bergerak dari dominasi fasilitas eksekutif menuju kelengkapan tiga cabang pemerintahan.
Target Rampung Paling Lambat Semester I 2028
Perkembangan terbaru memberikan target yang lebih spesifik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2027 dan paling lambat semester pertama 2028.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan persetujuan terhadap desain kawasan tersebut. Sebelumnya desain sempat mengalami penyesuaian pada awal 2026 setelah mendapatkan arahan Presiden.
Pemerintah ingin memastikan pembangunan tidak hanya mengejar kecepatan. Aspek fungsi, karakter bangunan, kualitas konstruksi, estetika, dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian.
Prabowo Minta Pembangunan Dipercepat
Komitmen pemerintah terhadap target IKN ibu kota politik 2028 juga ditegaskan setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Nusantara pada Januari 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden sejak awal memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif dipercepat. Tujuannya agar tiga fungsi utama pemerintahan dapat segera tersedia di Nusantara.
Dalam evaluasi pembangunan, Presiden turut memberikan sejumlah koreksi, termasuk mengenai desain dan fungsi fasilitas yang sedang dipersiapkan.
Dengan demikian, arah pembangunan menuju 2028 bukan hanya mengejar penyelesaian gedung, tetapi memastikan fasilitas tersebut sesuai kebutuhan operasional lembaga negara.
Anggaran Kelanjutan IKN Rp48,8 Triliun
Kelanjutan pembangunan membutuhkan pembiayaan besar. Pemerintah telah menyetujui anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode lanjutan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis tahap kedua yang menjadi fondasi Nusantara menuju ibu kota politik pada 2028.
Namun, pembiayaan pembangunan Nusantara tidak hanya mengandalkan APBN. Skema pendanaan juga melibatkan investasi swasta dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Model pendanaan tersebut penting karena pembangunan Nusantara mempunyai cakupan sangat luas dan berlangsung dalam jangka panjang.
Apa Saja yang Dibangun Sampai 2028?
Tahap pembangunan sekarang mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar gedung pemerintahan. Otorita IKN menyebut monitoring proyek dilakukan terhadap pembangunan yang dibiayai APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU.
Sejumlah fokus pembangunan menuju target 2028 meliputi:
- kompleks legislatif dan fasilitas pendukung;
- kompleks yudikatif;
- hunian untuk ASN dan pejabat;
- jaringan jalan serta konektivitas kawasan;
- infrastruktur air minum;
- embung dan kolam retensi;
- ruang terbuka hijau;
- fasilitas komersial dan pelayanan;
- investasi sektor pendidikan;
- pengembangan kawasan Sepaku.
Kehadiran berbagai fasilitas tersebut diperlukan agar Nusantara tidak hanya menjadi kawasan perkantoran, tetapi berkembang sebagai kota yang dapat menjalankan aktivitas pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.
Pembangunan Hunian Juga Berlanjut
IKN Lanjut Dibangun Hingga 2028 juga mencakup pengembangan hunian. Pada Juli 2026, Otorita IKN menyatakan pembangunan Tahap II terus berjalan dan sejumlah proyek hunian segera memasuki tahap konstruksi.
Di antaranya terdapat rencana 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Hunian menjadi komponen penting karena pemindahan aktivitas pemerintahan membutuhkan tempat tinggal bagi ASN dan berbagai kelompok masyarakat yang nantinya beraktivitas di Nusantara.
Pertumbuhan populasi juga perlu diikuti fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, serta pelayanan publik.
ASN Akan Dipindahkan Secara Bertahap
Pemindahan aparatur sipil negara merupakan bagian penting dari strategi menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang benar-benar berfungsi.
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menetapkan target bertahap jumlah ASN yang mulai bertugas di Nusantara. Hingga 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN diproyeksikan dapat mencapai 9.500 orang.
Rencana strategis Otorita IKN 2025–2029 juga memperlihatkan tahapan pemindahan ASN terus berlangsung sepanjang periode tersebut, termasuk tahapan pada 2026, 2028, dan 2029.
Pemindahan ASN ke Nusantara terbaru dengan demikian berjalan seiring penyelesaian kantor, hunian, dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan.
Infrastruktur Air dan Konektivitas Diperkuat
Kota pemerintahan tidak dapat berjalan hanya dengan gedung perkantoran. Infrastruktur dasar menjadi komponen yang sama pentingnya.
Di kawasan yudikatif dan legislatif, pemerintah melanjutkan pembangunan embung dan kolam retensi. Jaringan perpipaan air minum juga dibangun dan direncanakan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Konektivitas antarbangunan juga diperkuat melalui pembangunan jalan kawasan.
Pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan agar kawasan pemerintahan dapat digunakan secara fungsional ketika aktivitas lembaga negara semakin meningkat.
Investor Swasta Tetap Masuk IKN
Selain pembangunan pemerintah, investasi swasta terus menjadi bagian pengembangan Nusantara.
Pada Juli 2026, investasi asing asal Tiongkok mulai melakukan konstruksi proyek senilai sekitar Rp1,25 triliun di kawasan strategis IKN. Proyek tersebut akan menghadirkan apartemen, restoran, area ritel, perkantoran, pusat kebugaran, kolam renang, dan ruang terbuka hijau.
Kehadiran fasilitas komersial menjadi penting karena kota pemerintahan membutuhkan ekosistem kehidupan yang lebih luas.
Pegawai yang pindah ke Nusantara tidak hanya membutuhkan kantor dan rumah, tetapi juga layanan sehari-hari, tempat makan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.
Otorita IKN Pantau 170 Proyek
Besarnya skala pembangunan terlihat dari jumlah proyek yang dikelola. Pada Juli 2026, Basuki menyebut terdapat sekitar 170 proyek di IKN, baik yang telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan.
Otorita menegaskan percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan kualitas dan keselamatan.
Tiga prinsip yang menjadi pegangan pembangunan adalah kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja juga diperketat untuk mengurangi risiko kecelakaan selama konstruksi.
Hal tersebut penting mengingat banyak proyek dikerjakan secara bersamaan untuk mengejar milestone 2028.
Tahun 2028 Bukan Akhir Pembangunan IKN
Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa seluruh IKN harus selesai pada 2028.
Faktanya, pengembangan Nusantara dirancang melalui beberapa tahapan hingga 2045. Tahun 2028 merupakan target penting untuk kesiapan sebagai ibu kota politik, khususnya setelah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif melengkapi fasilitas eksekutif yang telah lebih dahulu dibangun.
Artinya, setelah 2028 pembangunan masih akan berlanjut.
Pengembangan kota, peningkatan populasi, fasilitas ekonomi, transportasi, kawasan pendidikan, teknologi, dan berbagai infrastruktur lainnya tetap menjadi bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang.
Tiga Fungsi Pemerintahan Jadi Kunci
Target utama pemerintah dapat dipahami melalui tiga fungsi pemerintahan.
Pertama adalah eksekutif, yang infrastrukturnya sudah banyak dibangun pada tahap awal. Kedua adalah legislatif dengan fasilitas DPR, DPD, MPR dan Gedung Paripurna. Ketiga adalah yudikatif dengan fasilitas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan kawasan pendukung.
Pemerintah menargetkan penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan di Nusantara.
Jika target ini tercapai, 2028 akan menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
IKN Lanjut Dibangun Hingga 2028 dan pemerintah saat ini sedang menjalankan pembangunan Tahap II dengan fokus besar pada kesiapan Nusantara sebagai ibu kota politik. Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan target tersebut, sementara pemerintah telah menyetujui anggaran Rp48,8 triliun untuk mendukung kelanjutan pembangunan.
Prioritas menuju 2028 mencakup kompleks legislatif dan yudikatif, hunian ASN, konektivitas, infrastruktur air, fasilitas pendukung, serta pemindahan aparatur pemerintah. Kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2027 atau paling lambat semester I 2028. Namun, 2028 bukan akhir pembangunan Nusantara karena pengembangan IKN secara keseluruhan tetap dirancang bertahap hingga 2045.
FAQ
Apakah pembangunan IKN masih dilanjutkan sampai 2028?
Ya. Otorita IKN menegaskan pembangunan Tahap II terus berjalan untuk mengejar target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Apa yang menjadi fokus pembangunan IKN hingga 2028?
Fokusnya antara lain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, pemindahan ASN, hunian, konektivitas, infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, serta fasilitas pendukung.
Berapa anggaran kelanjutan pembangunan IKN?
Pemerintah menyetujui sekitar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN dalam periode pembangunan tersebut.
Kapan gedung DPR dan kawasan yudikatif IKN selesai?
Otorita IKN menargetkan kawasan legislatif dan yudikatif selesai pada 2027 dan paling lambat semester pertama 2028.
Apakah seluruh pembangunan IKN selesai pada 2028?
Tidak. Tahun 2028 merupakan milestone untuk kesiapan Nusantara sebagai ibu kota politik. Pembangunan kota secara keseluruhan dirancang berlangsung bertahap hingga 2045.
About the Author
