Isu soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik setelah kabar bahwa anggaran IKN anjlok mulai mencuat. Banyak pertanyaan muncul, mulai dari berapa sebenarnya total dana yang disiapkan pemerintah, hingga apakah penurunan ini bisa menghambat kelanjutan proyek. Meski menuai kekhawatiran, pemerintah melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan semangat panjang, sekalipun alokasi anggaran mengalami penyesuaian.
Dalam konteks nasional, pembangunan IKN memang bukan hanya proyek fisik, tetapi juga simbol pemerataan dan transformasi Indonesia menuju negara maju. Oleh karena itu, isu apakah anggaran IKN anjlok tak hanya menyangkut keuangan semata, melainkan juga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah. Penjelasan dari berbagai pihak penting untuk memberikan gambaran nyata, apakah proyek ini masih on track atau justru terancam mangkrak seperti isu yang kerap beredar.
Anggaran IKN Berapa Sebenarnya?
Pertanyaan anggaran IKN berapa sering muncul di ruang publik karena proyek ini dianggap sebagai mega pembangunan dengan dana fantastis. Menurut data resmi, pemerintah menargetkan pembangunan IKN hingga tahap pertama bisa menelan biaya lebih dari Rp460 triliun. Namun, tidak semua dana berasal dari APBN.
Dari total kebutuhan, pemerintah hanya menanggung sekitar 20% melalui APBN, sisanya diharapkan dari investasi swasta, BUMN, dan skema kerja sama internasional. Dengan pola ini, pemerintah menekankan bahwa beban anggaran negara tidak sebesar yang dipersepsikan publik. Namun, isu anggaran IKN diblokir pada sebagian proyek membuat kepercayaan publik sempat goyah.
Anggaran IKN 2025 dan Dinamika Politik
Memasuki tahun 2025, isu mengenai anggaran IKN 2025 menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, dalam pidato RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menyebut alokasi besar untuk IKN. Hal ini membuat sebagian pihak menduga bahwa prioritas pembangunan mulai bergeser.
Namun, Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk IKN pada tahun 2025 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp 25,2 triliun di 2024, turun menjadi sekitar Rp 17 triliun di 2025. Penurunan ini bukan berarti proyek mangkrak, melainkan adanya efisiensi serta pembagian porsi investasi dengan pihak non-APBN.
Apakah Anggaran IKN Anjlok dan Apa Dampaknya?
Isu apakah anggaran IKN anjlok sebenarnya berakar dari laporan bahwa beberapa pos dana mengalami pemangkasan atau bahkan tertahan. Salah satunya adalah kabar bahwa sebagian proyek mengalami keterlambatan karena anggaran belum cair sepenuhnya.
Namun, menurut Basuki Hadimuljono, penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal. Ia menyebut pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang memerlukan “nafas panjang”, sehingga tidak bisa dilihat hanya dari satu tahun anggaran. Dampak langsung memang ada, misalnya beberapa pembangunan infrastruktur pelengkap sedikit melambat. Tapi untuk proyek inti seperti gedung pemerintahan, kantor presiden, hingga jalan akses, tetap diprioritaskan.
Anggaran IKN Diblokir Benarkah?
Kabar soal anggaran IKN diblokir juga ikut memanaskan isu ini. Menurut laporan dari media Kalimantan, sebagian dana yang seharusnya dialokasikan belum bisa dicairkan karena mekanisme pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan sesuai sasaran.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa “pembekuan” atau “blokir” anggaran tidak selalu berarti dihentikan, melainkan ditunda pencairannya sampai syarat administrasi terpenuhi. Artinya, kabar ini sering kali dibesar-besarkan seolah proyek tidak akan berjalan. Padahal, faktanya, pembangunan fisik tetap berlangsung meski ada penundaan di beberapa lini.
IKN Mangkrak atau Strategi Bertahap?
Kekhawatiran bahwa IKN mangkrak terus bergema di media sosial. Ada yang menyebut proyek ini terlalu ambisius, bahkan sulit diselesaikan tepat waktu. Namun, pemerintah menegaskan, meski anggaran mengalami penyesuaian, proyek tidak berhenti.
Menurut Basuki, pembangunan memang butuh waktu panjang dan tidak bisa selesai dalam hitungan satu atau dua tahun. Tahapan demi tahapan sudah disusun hingga 2045. Jadi, kabar bahwa proyek ikn terancam mangkrak akibat anggaran anjlok, bisa dibilang tidak berdasar jika merujuk pada data resmi.
Menteri PU Tegaskan Semangat Pembangunan
Dalam sebuah kesempatan, Menteri PU anggaran IKN diblokir sempat menjadi pertanyaan utama. Basuki menjawab dengan tenang, bahwa dirinya bersama seluruh tim tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan. Menurutnya, anggaran hanyalah satu aspek. Yang terpenting adalah semangat konsistensi jangka panjang.
Ia menyebut, meski alokasi APBN menurun, proyek vital seperti bendungan, jalan, serta perumahan ASN tetap menjadi prioritas. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat langsung bahwa IKN bukan sekadar wacana politik, melainkan proyek nyata yang sedang berlangsung.
Berapa Anggaran IKN Total Hingga 2026?
Pertanyaan publik berikutnya adalah berapa anggaran IKN total yang sudah digelontorkan. Hingga 2026, pemerintah memperkirakan setidaknya Rp 100 triliun dari APBN sudah dialokasikan, dengan tambahan investasi swasta yang terus digenjot.
Total kebutuhan hingga rampung diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Angka ini tentu sangat besar, sehingga wajar jika penyesuaian setiap tahun menjadi isu hangat. Namun, kembali ditegaskan oleh pemerintah, bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal angka, melainkan juga soal komitmen jangka panjang.
Implikasi Penurunan Anggaran bagi Daerah
Penurunan anggaran IKN juga membuat daerah sekitar, terutama Kalimantan Timur, merasa was-was. Mereka khawatir pembangunan tidak membawa dampak ekonomi seperti yang dijanjikan. Ekonomi lokal, khususnya sektor properti dan UMKM, sangat bergantung pada geliat pembangunan IKN.
Namun, pemerintah daerah yakin bahwa meski alokasi berkurang, proyek tidak akan berhenti. Bahkan, Gubernur Kaltim menyebut, kehadiran IKN sudah membawa investasi baru di sektor properti, logistik, hingga pariwisata.
Isu anggaran IKN anjlok memang membuat publik khawatir. Namun, penjelasan dari Menteri Keuangan dan Menteri PUPR menunjukkan bahwa penurunan anggaran bukan berarti proyek berhenti. Justru, strategi efisiensi dilakukan agar pembangunan lebih terukur dan efektif.
IKN tetap menjadi prioritas nasional yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Dengan semangat panjang, proyek ini dipastikan tetap berjalan, meski dengan tantangan dan dinamika yang tidak mudah.
FAQ
1. Apakah benar anggaran IKN anjlok?
Ya, ada penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan.
2. Berapa total anggaran IKN?
Total kebutuhan mencapai sekitar Rp 466 triliun, dengan 20% dari APBN dan sisanya investasi swasta.
3. Mengapa anggaran IKN diblokir?
Karena mekanisme pengawasan dan syarat administrasi. Hal ini untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran.
4. Apakah IKN mangkrak akibat penurunan anggaran?
Tidak, pembangunan tetap berjalan meski beberapa proyek mengalami penyesuaian jadwal.
5. Apa dampak penurunan anggaran bagi Kalimantan Timur?
Ada kekhawatiran awal, namun investasi dan pembangunan lokal tetap berjalan karena proyek jangka panjang.
